kasus pelanggaran etika dalam bisnis

Nama: Tanti Febriza

Kelas: 4 ANA

Tugas Kewirausahaan Tentang Kasus Etika

Pengertian Etika

Pengertian Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia etika adalah :

• Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral.

• Kumpulan asas / nilai yang berkenaan dengan akhlak.

• Nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat.

Atau dapat di definisikan bahwa etika adalah moral yang mengatur prilaku manusia secara normatif artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yagharus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Sedangkan Etika bisnis menurut Wikipedia merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat.

Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Etika Bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang profesional.

KASUS PELANGGARAN ETIKA (PERUSAHAAN)

Kebobrokan Freeport - Pencemaran Lingkungan & Pelanggaran HAM Perusahaan Emas Terbesar di Indonesia

Sumber: http://wiloda.blogspot.com/2013/02/pelanggaran-etika-yang-dilakukan-pt_6.html

PT Freeport Indonesia, adalah potret nyata sektor pertambangan Indonesia. Keuntungan ekonomi yang dibayangkan tidak seperti yang dijanjikan, Sebaliknya kondisi lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan terus memburuk dan menuai protes akibat berbagai pelanggaran hukum dan HAM (salah satu berita dapat diakses dari situs news.bbc.co.uk), dampak lingkungan serta pemiskinan rakyat sekitar tambang.

WALHI sempat berupaya membuat laporan untuk mendapatkan gambaran terkini mengenai dampak operasi dan kerusakan lingkungan di sekitar lokasi pertambangan PT Freeport Indonesia. Hingga saat ini sulit sekali bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan menyeluruh mengenai dampak kegiatan pertambangan skala besar di Indonesia. Ketidak jelasan informasi tersebut akhirnya berbuah kepada konflik, yang sering berujung pada kekerasan, pelanggaran HAM dan korbannya kebanyakan adalah masyarakat sekitar tambang. Negara gagal memberikan perlindungan dan menjamin hak atas lingkungan yang baik bagi masyarakat, namun dilain pihak memberikan dukungan penuh kepada PT Freeport Indonesia, yang dibuktikan dengan pengerahan personil militer dan pembiaran kerusakan lingkungan.

Dampak lingkungan operasi pertambangan skala besar secara kasat mata pun sering membuat awam tercengang dan bertanya-tanya, apakah hukum berlaku bagi pencemar yang diklaim menyumbang pendapatan Negara? Matinya Sungai Aijkwa, Aghawagon dan Otomona, tumpukan batuan limbah tambang dan tailing yang jika ditotal mencapai 840.000 ton dan matinya ekosistem di sekitar lokasi pertambangan merupakan fakta kerusakan dan kematian lingkungan yang nilainya tidak akan dapat tergantikan. Kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar lokasi PT Freeport Indonesia juga mencerminkan kondisi pembiaran pelanggaran hukum atas nama kepentingan ekonomi dan desakan politis yang menggambarkan digdayanya kuasa korporasi.

Tanggapan mengenai kasus:.

Menurut pendapat saya sebaiknya pemerintah Indonesia melakukan evaluasi terhadap seluruh aspek pertambangan PT Freeport terutama aspek pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Karena dampak yang dihasilkan akibat proses pertambangan menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat fatal dan tidak dapat tergantikan terbukti dengan matinya beberapa sungai di sekitar lokasi penambangan dan matinya ekosistem di sekitar lokasi yang tentunya sangat merugikan masyarakat sekitar, tidak hanya itu pemerintah juga harus melakukan perubahan Kontrak Freeport yang lebih menguntungkan bagi negara pada umumnya dan bagi rakyat Papua pada khususnya namun pada kasus di atas pemerintah Indonesia seolah memberikan dukungan terbukti dengan pengerahan personil militer dan pembiaran kerusakan lingkungan. Jika hal tersebut tidak ditanggulangi maka kerusakan lingkungan akan terus terjadi dan akibatnya akan semakin fatal bagi masyarakat sekitar. Serta Hak masyarakat sekitar untuk sejahtera juga akan terabaikan karena pemerintah Indonesia yang tidak mampu memberikan perlindungan terhadap mereka. Kasus ini tentunya melanggar Hak Azazi mereka sebagai warga Negara Indonesia yang berhak akan keadilan.